Jakarta,Kabar1News.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Nusantara berpendapat bahwa,Diancam, pasti ada yang pernah mengalaminya. Dimulai dari ancaman yang ringan sampai yang membahayakan baik secara langsung ataupun melalui sosial media.
Menurut KBBI pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
Apakah ada aturan hukum yang bisa menjerat pelaku pengacaman? Tentu ada, berikut jelaskan aturan hukum yang mana mampu menjerat pelaku pengancaman.
Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 369 Ayat 1 bahwa:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Jadi bagi pelaku pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 Tahun. Jika pengancaman secara langsung, bagaimana jika secara media online/ melalui elektronik.
Aturan hukumnya tercantum dalam UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45b yang berbunyi bahwa :
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Dasar Hukum :
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 369 Ayat 1
Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Arthur)
