Bupati Tuban Luncurkan Transformasi e-Monev: 224 Masalah Dipecah Jadi 31 Tematik, OPD Diminta Kolaborasi
TUBAN, Kabar1News.com – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menghadiri Rapat Koordinasi dan Publikasi Transformasi Aplikasi e-Monev Tahun 2026 di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Senin (14/9/2026).
Rakor diikuti Wakil Bupati Tuban, Sekda, pimpinan OPD, camat, lurah, hingga aparatur mulai dari sekretaris dinas/badan dan jabatan fungsional.
Bupati yang akrab disapa Mas Lindra menegaskan transformasi e-Monev menjadi instrumen untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis masalah dan data.
“Perencanaan yang baik bukan hanya tentang menyusun kegiatan, tetapi tentang memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.
Mas Lindra menjelaskan, transformasi e-Monev mengintegrasikan berbagai aspek perencanaan. Mulai dari indikator, subkegiatan, sasaran, rekening belanja, hingga sumber anggaran.
Integrasi ini membantu perangkat daerah melihat keterkaitan antara program yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Tuban telah mengidentifikasi 224 permasalahan yang dikelompokkan dalam 31 tematik masalah. Melalui e-Monev, setiap OPD dapat memfokuskan intervensi sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus mengetahui OPD lain yang perlu diajak kolaborasi.
“Persoalan masyarakat tidak pernah berdiri sendiri. Karena itu, penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita bagi peran, kita satukan langkah, kita kuatkan komunikasi,” ujarnya.
Aplikasi e-Monev juga menyediakan informasi indikator kinerja, definisi operasional, kelompok sasaran, intervensi, serta rincian rekening belanja dan sumber anggaran. Fitur ini memudahkan OPD menelaah dan memastikan intervensi punya dasar yang jelas.
Transformasi ini dilengkapi fitur referensi berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memberi alternatif informasi dalam menjawab permasalahan. Namun Bupati menekankan, AI hanya sebagai alat bantu.
“AI hanya sebagai referensi. Setiap keputusan tetap harus melalui telaah yang komprehensif,” katanya.
Selain itu, e-Monev menghadirkan fitur review dari tiga badan verifikator, yakni Bapperida, BPKPAD, dan Inspektorat. Fitur ini untuk memperkuat transparansi, mencatat proses verifikasi, serta memastikan keselarasan subkegiatan, indikator, dan intervensi OPD.
Mas Lindra menekankan keberhasilan e-Monev bergantung pada validitas data dan ketepatan intervensi OPD. Data lapangan harus bisa dipertanggungjawabkan karena menjadi dasar penentuan kebijakan.
“Peran kecamatan, kelurahan, dan UPTD menjadi pondasi dalam penentuan kebijakan. Data yang dihimpun harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia meminta seluruh jajaran melakukan pembaruan data secara berkala, terutama yang membutuhkan pembaruan real time agar intervensi tepat sasaran.
Di sisi pengawasan, Inspektorat dan penilaian kinerja oleh BKPSDM memegang peran krusial. Penghargaan seperti TPP maupun promosi jabatan akan didasarkan pada kinerja yang terbukti.
Mengakhiri arahan, Mas Lindra mengajak OPD mengurangi ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. Masyarakat, kata dia, tidak melihat batas kewenangan antar-OPD, tetapi mengharapkan solusi.
“Sinergi dan kolaborasi adalah ketika persoalan yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah karena kita bekerja bersama,” tuturnya.
Transformasi e-Monev diharapkan bukan sekadar pembaruan sistem, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita merasa bahwa kita bekerja untuk Tuban. Bahkan lebih dari itu, kita sedang membangun Tuban,” pungkasnya.
(MCT/Red)
