Tutup PKA Angkatan III, Wabup Bojonegoro Dorong Pejabat Hadirkan Inovasi Nyata
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut menjadi penggerak perubahan dan mampu melahirkan inovasi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dorongan itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III di Ruang Angling Dharma Lt.2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Nurul Azizah mengapresiasi seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan. Ia menegaskan, pengembangan kompetensi aparatur bukan sekadar proses administratif, melainkan persiapan menerima amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
“Seorang pemimpin harus memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir yang baik, khususnya ketika mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, emosinya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” tegas Nurul Azizah.
Wabup juga mengajak para peserta bekerja dengan semangat dan hati. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberi kontribusi dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data dalam menjalankan pemerintahan. Ketersediaan data yang baik, lanjutnya, menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan.
Selain kemampuan administratif, Nurul Azizah meminta para pejabat memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. “Pemerintah harus mampu melihat permasalahan secara langsung, termasuk ketika masyarakat menghadapi kebutuhan dasar seperti kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Jatim mengatakan, tahapan penting pelatihan justru dimulai ketika peserta kembali ke instansi masing-masing.
Ia menekankan, aksi perubahan yang telah dirancang selama pelatihan jangan berhenti sebagai tugas atau kegiatan seremonial. Aksi tersebut harus terus dikembangkan menjadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan kerja.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelas Heru.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi membuat tantangan pemerintahan semakin kompleks. Kondisi itu menuntut pemimpin untuk mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan mendorong perubahan. (Bjnkb/Red)
