Kekeringan Tahunan Lamongan: Bencana Alam atau Kegagalan Tata Kelola?
Lamongan, Kabar1News.com — Kekeringan dan krisis air bersih kembali menjadi persoalan tahunan yang menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan setiap musim kemarau. Pertanyaannya, sampai kapan persoalan ini hanya ditangani sebagai bencana musiman? Dan sejauh mana pemerintah daerah perlu mengubah pola penanganan dari sekadar respons darurat menuju solusi tata kelola air yang berkelanjutan?
Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan menyalurkan bantuan air bersih kepada 15 desa di 9 kecamatan yang menjangkau lebih dari 3.000 kepala keluarga merupakan langkah responsif yang patut diapresiasi. Bantuan tersebut menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Namun, distribusi air melalui armada tangki, tandon, dan jeriken pada dasarnya merupakan solusi jangka pendek. Bantuan tersebut mampu meredakan dampak krisis, tetapi belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kekeringan terus berulang setiap tahun.
Terlebih, apabila peta kerawanan BPBD menunjukkan terdapat 91 desa yang berpotensi terdampak kekeringan, maka persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kejadian insidental. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan yang lebih kompleks dalam tata kelola sumber daya air, infrastruktur, konservasi lingkungan, hingga sistem irigasi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mulai menggeser paradigma penanganan kekeringan dari respons kedaruratan menuju mitigasi dan pembangunan infrastruktur air jangka panjang.
Bukan Sekadar Persoalan Air Bersih
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan air domestik masyarakat. Sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian Lamongan juga berada dalam posisi rentan.
Minimnya ketersediaan air untuk irigasi dapat menurunkan produktivitas lahan, mengganggu pola tanam, bahkan meningkatkan risiko gagal panen. Apabila persoalan tersebut terus berulang tanpa dibarengi penguatan sistem irigasi dan manajemen sumber daya air, maka dampaknya bukan hanya terhadap produksi pertanian, tetapi juga terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, keterbatasan air bersih juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan. Ketersediaan air yang terbatas dapat memengaruhi kualitas sanitasi masyarakat dan meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan kesehatan lingkungan.
Kondisi lingkungan yang kering juga perlu menjadi perhatian serius dalam mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Artinya, penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Diperlukan koordinasi dan kebijakan yang terintegrasi antara BPBD, perangkat daerah yang membidangi pertanian, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta pemerintah desa agar dampak kekeringan dapat ditekan secara menyeluruh.
Dari Tangki Air Menuju Ketahanan Air
Bantuan air bersih yang diberikan pemerintah pada kondisi darurat tentu memiliki fungsi yang sangat vital. Negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh akses terhadap air bersih.
Namun, bantuan tangki air tidak boleh menjadi satu-satunya strategi yang terus diulang setiap musim kemarau.
Perubahan pola cuaca dan tantangan perubahan iklim menuntut pemerintah untuk membangun ketahanan air (water resilience) yang lebih kuat. Pemerintah daerah perlu memetakan sumber-sumber air potensial, memperkuat jaringan irigasi, membangun dan mengoptimalkan embung atau tampungan air, melakukan konservasi daerah tangkapan air, serta meningkatkan sistem distribusi air ke wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Pada saat yang sama, pemerintah desa juga perlu didorong untuk memiliki perencanaan ketahanan air berbasis potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Saatnya Solusi Jangka Panjang
Kekeringan di Lamongan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai siklus tahunan yang cukup dijawab dengan pengiriman bantuan air bersih. Bantuan darurat tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih besar.
Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat perlu membangun kolaborasi dalam menghadirkan tata kelola sumber daya air yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Sebab, keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya diukur dari seberapa banyak tangki air yang dikirim ketika kemarau datang. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat memiliki akses terhadap sumber air yang aman dan berkelanjutan sehingga tidak lagi harus menunggu bantuan setiap kali musim kemarau tiba.
Jika kekeringan terus berulang setiap tahun, maka pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar “berapa banyak air yang harus dikirim?”, tetapi “mengapa setelah bertahun-tahun kita masih harus mengirim air?”
Pertanyaan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama. Karena krisis air bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menyangkut bagaimana sumber daya air dikelola, direncanakan, dan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. (*)
Oleh: Rafa Firmansyah*
