Pemkab Bojonegoro Gandeng 1.556 Mahasiswa UPN untuk Validasi Bantuan
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data dengan menggandeng 1.556 mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2026.
Para mahasiswa diterjunkan ke 62 desa di 9 kecamatan untuk menjadi “mata dan telinga” pemerintah dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Berbeda dari KKN pada umumnya, kali ini mahasiswa tidak hanya mengabdi. Mereka mendapat peran strategis sebagai enumerator dan evaluator lapangan yang bertugas mendata serta memverifikasi langsung persoalan sosial di desa.
Langkah ini sejalan dengan visi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk membangun data-driven governance, mempercepat peningkatan SDM, dan menekan kemiskinan ekstrem.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat melepas mahasiswa di Pendopo Malowopati, Selasa (15/7/2026), menegaskan hasil kerja mahasiswa bukan hanya untuk laporan kampus.
“Data yang diperoleh mahasiswa akan menjadi dasar eksekusi program pemerintah. Karena itu rekomendasi mereka sangat penting bagi pembangunan Bojonegoro,” ujarnya.
Selama di desa, mahasiswa mengemban 4 tugas prioritas dari Pemkab:
1. Evaluasi Program Ekonomi
Menilai efektivitas program Gayatri (Ayam Petelur Mandiri), Domba Kesejahteraan, dan KOLEGA (Kolam Lele Keluarga). Mahasiswa diminta mengukur sejauh mana bantuan itu meningkatkan pendapatan penerima.
2. Tekan Angka Putus Sekolah
Melakukan pendataan _by name by address_ terhadap 5.199 anak di Bojonegoro yang belum bersekolah. Targetnya, mengajak mereka kembali ke bangku pendidikan.
“Kalau satu mahasiswa berhasil mengajak satu anak kembali sekolah saja, itu sudah keberhasilan besar,” kata Nurul Azizah.
3. Pendataan Rumah Tanpa Listrik Mandiri
Data hasil survei akan jadi acuan program pemasangan listrik gratis bagi warga yang memenuhi syarat.
4. Pendataan Rumah Lantai Tanah
Mendata rumah warga yang ruang tamunya masih berlantai tanah. Hasilnya akan jadi dasar program plesterisasi dan pemasangan paving untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan.
Pemkab menilai KKN tahun ini berbeda. Mahasiswa diposisikan bukan sekadar peserta pengabdian, tapi *mitra strategis* penyedia data akurat untuk kebijakan.
Temuan di lapangan akan langsung ditindaklanjuti pemerintah untuk menentukan penerima bantuan. Tujuannya, agar intervensi benar-benar sampai ke yang membutuhkan.
Rektor UPN Veteran Surabaya Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi berharap mahasiswa menjalankan tugas dengan baik dan beradaptasi dengan budaya lokal. Ia mendorong mahasiswa memberi kontribusi terbaik sekaligus belajar dari masyarakat desa.
Kehadiran 1.556 mahasiswa ini diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah, sehingga persoalan yang belum terjangkau bisa segera diselesaikan melalui program Pemkab Bojonegoro.
(Prokopim/Red)
