LKS Masih Dijual di SDN? Nihrul Bahi Al Haidar Desak Pengawasan Ketat
Lamongan, Kabar1News.com – Viralnya pemberitaan mengenai dugaan masih adanya praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) kembali menjadi perhatian publik. Praktik yang selama ini kerap menuai polemik tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pendidikan yang berkeadilan dan bebas dari praktik komersialisasi di lingkungan sekolah. Berbagai regulasi juga telah mengatur larangan penjualan buku maupun bahan ajar tertentu oleh pihak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, aktivis pemerhati pendidikan Lamongan, Nihrul Bahi Al Haidar, yang juga merupakan bagian hukum Dewan Pendidikan Lamongan, meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara serius agar praktik serupa tidak terus terjadi.
Menurut Nihrul, pendidikan dasar harus terbebas dari segala bentuk pungutan maupun praktik yang berpotensi membebani orang tua siswa, termasuk penjualan LKS yang dilakukan melalui sekolah.
“Apabila benar masih ditemukan praktik penjualan LKS di lingkungan SDN, maka hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sekolah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan menjadi tempat transaksi bahan ajar yang berpotensi menambah beban wali murid. Apalagi diketahui jika harga LKS yang hanya kisaran Rp. 5000 sampai 7000 itu dijual dengan harga tinggi antara Rp. 30.000 sampai Rp. 35.000, pelaku dapat di jerat pidana,” ujarnya kepada media, Rabu (4/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan pembiayaan pendidikan melalui Dana BOS dan regulasi lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan pembelajaran seyogianya dapat dipenuhi tanpa harus membebankan pembelian LKS kepada siswa melalui mekanisme yang difasilitasi sekolah. Sejumlah aturan juga melarang tenaga pendidik maupun pihak sekolah melakukan penjualan buku pelajaran dan bahan ajar di satuan pendidikan.
Nihrul menambahkan, apabila terdapat kebutuhan bahan pendamping pembelajaran, penggunaannya harus mengedepankan prinsip sukarela dan tidak boleh menjadi syarat yang mengikat peserta didik.
“Jangan sampai ada siswa yang merasa dirugikan atau mendapatkan perlakuan berbeda karena tidak membeli LKS tertentu. Hak memperoleh pendidikan harus tetap sama bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi dan tidak boleh memaksa karena secara tegas salam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) menjamin bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar serta menyediakan pendanaan pendidikan tanpa memungut biaya.” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sekolah-sekolah yang diduga masih menjalankan praktik tersebut.
“Kami berharap Dinas Pendidikan turun langsung melakukan pembinaan dan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, maka perlu diberikan teguran hingga sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola pendidikan berjalan sesuai aturan,” katanya.
Sebagai bagian dari Dewan Pendidikan Lamongan, Nihrul juga mengajak masyarakat, wali murid, serta komite sekolah untuk berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan praktik penjualan LKS yang tidak sesuai ketentuan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar dunia pendidikan tetap bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik, karena perbuatan Pungli di instansi pendidikan tidak hanya melanggar administrasi kedinasan, tetapi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pelaku dapat dijerat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terutama Pasal 12 huruf (e) mengenai pemerasan dengan ancaman pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pasal 423 tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,” pungkasnya.
Viralnya isu penjualan LKS ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar pelaksanaan proses belajar mengajar benar-benar berorientasi pada kualitas pendidikan dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua siswa. Regulasi terkait larangan penjualan buku dan LKS di lingkungan sekolah telah berulang kali ditegaskan oleh berbagai instansi pendidikan di daerah maupun nasional. (**)
