Wabup Bojonegoro Serukan ASN Terlibat Upaya Menumbuhkan Ekonomi Lokal Selama Libur Idul Fitri
Bojonegoro, Kabar1News.com – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengimbau seluruh pegawai Pemkab untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi lokal selama hari raya Idul Fitri. Hal ini disampaikan Wabup Nurul Azizah saat apel di halaman pendopo Pemkab Bojonegoro, Senin (24/3/2025).
Ada beberapa poin penting yang disampaikan Wabup Nurul Azizah. Menurut Wabup, memasuki libur hari raya dan cuti bersama, semua diminta menjaga keamanan kantor masing-masing seperti listrik dan air. Selain itu, berkaitan dengan pengendalian inflasi, menginstruksikan agar ASN turut terlibat dalam perputaran uang sebagai pertumbuhan ekonomi lokal yang disokong oleh penduduk lokal.
“Besok juga diadakan Musrenbangkab yang menjadi kegiatan rutin setiap mau penganggaran di tahun selanjutnya yaitu APBD 2026. Musrenbangkab mengokomodir aspirasi dari masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah pusat, lanjut Wabup, saat ini punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto berkeinginan semua warga menikmati program pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat. Sekolah diperuntukkan bagi anak sekolah yang drop out atau putus sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA.
Wabup Nurul menjelaskan, langkah ini diharapkan berpengaruh pada IPM, khususnya angka harapan lama sekolah. Ke depan, ini merupakan kewajiban masing-masing guru dan kepala sekolah mencari anak yang tidak sekolah. Nanti akan diperbantukan tenaga administrasi dari Pemkab Bojonegoro ke sekolah untuk mengurus BOS.
Selain itu, pemerintah pusat saat ini sudah menerapkan WFA (Work from Anywhere). Namun, kabupaten masih belum memungkinkan WFA sehingga masih dilaksanakan masuk kerja sampai Kamis (27/3/2025) dan setelah itu libur lebaran dan masuk lagi tanggal 8 April 2025. Selain itu, Wabup Nurul menginstruksikan kepada seluruh karyawan/i mengikuti halal bi halal pada 31 Maret 2025 di rumah dinas bersama Bapak Bupati.
Pemerintah pusat baru menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tunggal ini digunakan sebagai dasar eksekusi program sehingga ke depan DAMISDA tidak berlaku karena telah punya sumber data yang berlaku secara nasional.
“Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, utamanya program Bupati Setyo Wahono dalam mengurangi angka kemiskinan dari 11,60 persen dalam tahun ini harus turun menjadi 7 persen. Mari bekerja maksimal melayani sepenuh hati,” imbuhnya. (Bjnkb/Red)
