PDI Perjuangan Apresiasi Pendapatan Bojonegoro, Kritik Serapan Belanja
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro memberi dua catatan untuk Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Apresiasi untuk pendapatan yang melampaui target, kritik untuk serapan belanja yang belum optimal.
Pandangan umum disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Natasya Devianti dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Senin 22/6/2026. Fraksi berterima kasih ke pimpinan sidang dan Bupati Setyo Wahono atas nota pengantar yang dinilai memberi gambaran lengkap keuangan daerah 2025.
Pendapatan 110,51%, PAD Naik 21,48%
PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja pendapatan daerah 2025 yang tembus 110,51% dari target. PAD juga naik 21,48% dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai hasil kerja keras Pemkab optimalkan sumber pendapatan.
Pendapatan transfer pusat juga bagus, realisasinya 111,12%. Menurut fraksi, ini modal penting untuk percepat pembangunan dan tingkatkan kesejahteraan warga.
Dengan pendapatan besar, PDI Perjuangan minta fokus pembangunan jangan hanya infrastruktur fisik. Pemkab diminta arahkan juga ke peningkatan kualitas SDM. “Pembangunan terasa kalau masyarakat punya daya saing tinggi,” kata Natasya.
Fraksi dorong Pemkab kembangkan ekonomi kreatif. Sektor ini punya potensi besar dongkrak PAD sekaligus buka lapangan kerja baru. Lapangan kerja luas dan merata juga jadi penekanan, agar manfaat anggaran dirasakan semua warga Bojonegoro.
Belanja 81,50%, Bansos & SiLPA Jadi Sorotan
Realisasi belanja APBD 2025 Rp6,420 triliun atau 81,50% dari pagu Rp7,877 triliun. Fraksi apresiasi, tapi minta perbaikan biar serapan tahun depan lebih optimal.
OPD diminta lebih cermat susun anggaran dan perkuat koordinasi antar instansi. Tujuannya biar perencanaan dan eksekusi program makin efektif.
Sorotan tajam diarahkan ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA tahun berjalan yang masih besar. PDI Perjuangan minta Pemkab siapkan langkah konkret menekan SiLPA. “Anggaran nggak terserap = peluang pembangunan terlewat. Dana harus jadi program berdampak langsung ke warga,” tegas Natasya.
Fraksi juga prihatin dengan realisasi belanja bantuan sosial. Dari plafon Rp170,88 miliar, yang terserap cuma Rp114,44 miliar atau 66,96%. Padahal masih banyak warga butuh dukungan ekonomi.
Untuk itu, Pemkab didorong segera update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS berkala. Data valid jadi kunci biar bansos cepat, tepat sasaran, dan nggak ada anggaran nganggur.
UMKM, Petani, Peternak Harus Dapat Perhatian
Di sektor ekonomi kerakyatan, PDI Perjuangan minta Pemkab perbesar perhatian ke program pemberdayaan petani, peternak, dan UMKM. Kebijakan ini diyakini kuatkan ekonomi warga dan tingkatkan kesejahteraan berkelanjutan.
Sebagai penutup, fraksi apresiasi kinerja Pemkab kelola keuangan daerah. Bojonegoro juga sukses pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK RI 12 tahun berturut-turut, 2014-2025. Prestasi ini jadi bukti komitmen Pemkab jaga tata kelola keuangan akuntabel, transparan, sesuai aturan. (Red)
