Lamongan di Persimpangan: Antara Lumbung Padi dan Krisis Kesuburan Tanah
Lamongan, Kabar1News.com – Lebih dari lima dekade sejak digulirkan, Revolusi Hijau Indonesia masih menjadi fondasi utama pertanian di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Program yang diluncurkan pada era Soeharto sejak akhir tahun 1960-an, kebijakan ini berhasil mengubah wajah pertanian Indonesia dari tradisional menjadi modern berbasis teknologi. ini terbukti berhasil mendongkrak produksi padi secara signifikan. Namun, di balik capaian tersebut, kini muncul tantangan baru berupa penurunan kualitas tanah dan meningkatnya biaya produksi petani. Kamis, (30/04/2026).
Berdasarkan data yang dikutip resmi dari sumber online Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, kinerja produksi padi daerah ini masih tergolong tinggi. Pada 2024, luas panen padi tercatat sekitar 130,67 ribu hektare, dengan produksi mencapai 776,29 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara 448,25 ribu ton beras. Capaian ini menempatkan Lamongan sebagai salah satu dari tiga besar daerah penghasil padi di Jawa Timur.
Meski demikian, tren penurunan mulai terlihat. Produksi beras turun sekitar 2,81 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara luas panen menyusut sekitar 6,47 persen. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan produktivitas pertanian di Kabupaten Lamongan di masa depan.
Di tingkat petani, perubahan kondisi lahan mulai dirasakan secara nyata.
Sutrisno (52), petani asal Kecamatan Laren, mengaku kini harus menggunakan pupuk dalam jumlah lebih banyak dibandingkan masa lalu.
“Dulu pupuk sedikit saja sudah cukup. Sekarang harus ditambah terus, tapi hasilnya tidak naik banyak,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Mujiono (47), petani Karangbinangun. Ia menilai kondisi tanah saat ini tidak lagi sebaik dulu.
“Tanah sekarang keras. Kalau kering pecah, kalau basah lengket. Tidak seperti dulu yang gembur,” katanya.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya indikasi penurunan kesuburan tanah, yang ditandai dengan berkurangnya kandungan bahan organik serta meningkatnya ketergantungan terhadap pupuk kimia. Akibatnya, efisiensi pemupukan menurun dan biaya produksi petani semakin tinggi.
Selain itu, tekanan juga datang dari sisi serangan hama. Dalam beberapa musim tanam terakhir, petani mengaku harus meningkatkan frekuensi penyemprotan pestisida, yang turut menambah beban biaya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, sebagian petani mulai melakukan adaptasi.
Slamet (45), petani di Babat, misalnya, mencoba mengombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik.
“Sekarang saya campur dengan pupuk organik. Memang tidak langsung, tapi tanah jadi lebih enak diolah,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, penyuluh pertanian mulai mendorong penerapan sistem budidaya yang lebih berkelanjutan, seperti pemupukan berimbang berbasis uji tanah, penggunaan pupuk organik, pengembalian jerami ke lahan, serta pengendalian hama terpadu (PHT).
Secara keseluruhan, Revolusi Hijau telah membawa Lamongan menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi yang tetap tinggi hingga saat ini. Namun, sistem pertanian berbasis input kimia yang berlangsung selama puluhan tahun kini menunjukkan batasnya.
Turut menanggapi hal itu, Kepala Bakorda FKBN Kabupaten Lamongan Lamongan, Ferry Fadli mengatakan, kini Kabupaten Lamongan berada pada titik krusial, yakni mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kualitas lahan pertanian. Tanpa perubahan pendekatan, peningkatan produksi di masa depan berpotensi terhambat oleh kondisi tanah yang terus menurun. Hal ini harus menjadi keperdulian bersama baik birokrasi, pemdes dan kelompok tani (Poktan) dan Gapoktan,
“Revolusi Hijau telah menguatkan produksi pangan, tetapi keberlanjutan pertanian Lamongan akan sangat ditentukan oleh bagaimana tanah dikelola hari ini, dan hal ini harus menjadi perhatian semua pihak,” pungkasnya. (Red)
