ASN Pemkab Bojonegoro Mulai Ground Check Verval DTSEN 2026
Bojonegoro, Kabar1News.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi (verval) lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan validitas dan objektivitas data agar seluruh program berbasis kemasyarakatan tepat sasaran.
Kegiatan ini dimulai sejak Senin (11/05/2026) hingga dua pekan ke depan. Proses verval melibatkan ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro, yang bersinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei lalu, serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei. Langkah ini juga selaras dengan instruksi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memberikan pengarahan terkait penegasan validitas data penerima bansos kepada aparatur desa dan pendamping desa pada 22 April lalu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo, menegaskan langkah ini diambil mengingat keakuratan data menjadi penentu kebijakan yang tepat. “Mulai kemarin telah melakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan ” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/05/2026).
Prosesnya, untuk verifikasi validasi DTSEN dilakukan pada Januari-April lalu. Setelah analisis, ditemukan anomali/kejanggalan. Kejanggalan ini bisa fakta yang benar juga fakta yang salah, sehingga memerlukan ground check lebih lanjut.
“Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” jelasnya.
Agus menjelaskan, fenomena ini mengindikasikan adanya fakta lapangan yang perlu disesuaikan kembali. Oleh karena itu, verifikasi lapangan ini menjadi krusial untuk mencocokkan kondisi riil di masyarakat dengan empat komponen utama penentu data peringkat kesejahteraan versi BPS, yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi hunian.
Para ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan. Melalui gerakan Ground Check ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang bersih dan kredibel, sehingga anggaran negara dapat tersalurkan secara efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan. (Bjnkb/Red)
