Tutup BBTF 2026, Gubernur Bali Soroti Masalah Sampah Kemacetan Hingga Dampak Perang Timur Tengah
Bali, Kabar1News.com — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri penutupan event Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali pada, 28 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyoroti dan berkomitmen akan menyelesaikan isu sampah dan kemacetan serta dampak perang timur tengah terhadap pariwisata di Bali.
Untuk persoalan sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang akan menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di Pulau Dewata.
Koster menjelaskan, proyek tersebut akan mulai dibangun dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2027 dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.200 ton sampah per hari.
“Kami sudah mendapat dukungan pendanaan dan pengolahan sampah menjadi energi listrik akan mulai berjalan. Akhir 2027 fasilitas ini ditargetkan selesai dan beroperasi,” ujar Gubernur Wayan Koster di Nusa Dua Bali.
Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, Koster optimistis persoalan sampah di kawasan Sarbagita, khususnya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dapat ditangani secara signifikan.
“Target saya tahun 2028 Bali bersih dari sampah. Isu nomor satu soal sampah harus selesai pada 2028,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih dibutuhkan berbagai langkah tambahan selama masa transisi, termasuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber dan desa agar persoalan sampah dapat ditangani lebih cepat.
Mengenai persoalan infrastruktur, kata Gubernur Koster, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur jalan, dan sistem transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bali. Beberapa proyek yang tengah dipersiapkan meliputi konektivitas Bali Selatan dengan Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat.
“Pembangunan infrastruktur dan moda transportasi sedang kami kerjakan. Bali juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR RI untuk percepatan pembangunan ini,” katanya.
Koster mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena pertumbuhan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di Bali terus meningkat setiap tahun.
Karena itu, pemerintah menargetkan penanganan kemacetan dilakukan secara bertahap hingga 2030 melalui pembangunan jaringan jalan baru dan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
“Sampai tahun 2030 persoalan kemacetan harus bisa diatasi dengan pembangunan infrastruktur dan moda transportasi yang memadai,” tuturnya.
Selain menangani sampah dan kemacetan, Pemprov Bali juga terus memperkuat pengelolaan sumber daya air, energi, dan penataan sektor pariwisata.
Koster menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas destinasi wisata Bali melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis budaya.
Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kemampuan daerah dalam menjaga lingkungan, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau Bali ingin tetap menjadi destinasi terbaik dunia, maka persoalan-persoalan dasar seperti sampah dan kemacetan harus diselesaikan. Itu komitmen kami,” ungkap Koster.
Selain persoalan Sampah dan Macet, gubernur Bali juga menyoroti soal penurunan kunjungan wisatawan di Bali. Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster mengatakan, isu penurunan wisman ke Bali terjadi pada periode Januari-April sebesar -0,23%.
“Ada suara-suara di media sosial pariwisata Bali akan terancam, saya akan jelaskan dengan data bagaimana terancamnya,” kata Koster.
Khusus pada bulan Mei, kata Koster, penurunan wisman mencapai -7% dengan angka kecenderungan menurun dibandingkan dengan bulan April 2026 yang turun -9%.
Koster menjelaskan, penurunan wisman akibat gejolak geopolitik di Iran yang meluas ke Timur Tengah, tidak linier dengan tingkat hunian hotel di Bali.
Periode 1 Januari hingga 27 Mei 2026 okupansi wisman terhadap pajak hotel dan restoran mencapai Rp2,89 triliun, atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp2,62 triliun.
“Yang turun itu di Buleleng dan Klungkung, daerah yang lain naik, ini sudah dihitung melalui data berbasis online,” ucap Koster.
Koster menambahkan, meski jumlah wisman turun tapi dampak terhadap pajak hotel dan restoran justru meningkat. Namun menurutnya, kondisi pariwisata Bali saat ini tetap harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, apapun yang terjadi di luar negeri, Bali harus tetap baik.
“Kita harus gotong royong dan saya apresiasi BBTF 2026 nilai transaksi tercapai Rp6,9 triliun dari target Rp7,6 triliun, itu sudah lulus,” tandasnya.
Akomodasi ilegal yang menjamur di Bali juga menjadi sorotan yang menyebabkan hilangnya potensi pajak. Koster mengatakan, pengelola penginapan maupun vila bodong menyewakan akomodasinya dengan harga murah. Koster meminta pengelola online travel agency (OTA) untuk tidak memasarkan akomodasi ilegal di Bali.
“Karena ini merusak tatanan kepariwisataan di Bali, kami sudah sepakat dengan OTA, tidak boleh lagi memasarkan (akomodasi) yang tidak berizin. Kalau mau memasarkan izin dulu,” tutupnya.
