Konsolidasi Akbar Jogja: Relawan MBG Minta Kepastian Hukum dan Payung UU
YOGYAKARTA, Kabar1News.com — Ribuan relawan, pelaku UMKM, dan elemen pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi konsolidasi bertajuk “Jogja Kembali untuk Negeri” di Monumen Jogja Kembali, Rabu (08/07/2026).
Kegiatan yang digagas HMD-GEMAS DIY, GAPEMBI DIY, dan REL MBG DIY ini menjadi bentuk dukungan nyata sekaligus penyampaian aspirasi agar program strategis nasional MBG berjalan optimal dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri pengurus HMD-GEMAS DIY, GAPEMBI DIY, REL MBG DIY, serta ratusan pelaku UMKM dan simpatisan MBG dari berbagai wilayah di DIY.
Ketua REL MBG DIY, Asep Susilo AS, menegaskan konsolidasi ini bukan sekadar temu kangen. Ini adalah momentum menyatukan visi untuk membina relawan agar bekerja dengan hati, profesional, dan bertanggung jawab.
“Konsolidasi ini berangkat dari kesadaran dan kebersamaan. Tujuannya satu: menyukseskan MBG. Kami ingin para relawan dibina agar bekerja optimal, memegang prinsip profesionalitas dan tanggung jawab,” tegas Asep dalam orasinya.
Ia juga menyoroti urgensi kepastian hukum bagi relawan. Menurutnya, status relawan perlu diatur agar bisa setara dengan pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan.
“Kami berharap ada kepastian hukum terkait status relawan. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Ketua GAPEMBI DIY, Nurkholis. Ia menyebut seluruh elemen MBG — mulai mitra, relawan, hingga pemasok — berkomitmen penuh menyukseskan program ini.
Namun ia mengingatkan, pergantian kepemimpinan tidak boleh mengabaikan aturan teknis yang sudah berjalan.
“Kami secara terbuka mendorong agar MBG segera dipayungi regulasi setingkat undang-undang. Ini Program Strategis Nasional. Agar keberlanjutan dan kepastian hukum bagi semua pelaku MBG terjamin, harus ada UU MBG,” ujar Nurkholis.
Ketua HMD-GEMAS DIY, A. Supriyanto alias Mas Iyan, menyebut aksi ini berangkat dari keresahan di lapangan. Ia menilai tata kelola yang dikeluarkan BGN saat ini belum melalui kajian komprehensif sehingga menimbulkan benturan di tingkat pelaksana.
“HMD GEMAS DIY mendorong BGN untuk segera menggelar diskusi dua arah bersama tim ahli. Gejolak sosial-ekonomi di daerah harus diredam. BGN jangan menutup mata terhadap aspirasi dari lapisan bawah,” pungkas Mas Iyan.
Aksi konsolidasi ini ditutup dengan deklarasi bersama: mendukung penuh MBG, namun mendesak pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan regulasi yang kuat agar program tidak berhenti di tengah jalan. (Red)
