Komisi A DPRD Bojonegoro Bahas Rencana Pengadaan Tanah 2026, Tekankan Asas Transparansi
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas rencana pengadaan tanah Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan lahan untuk pembangunan daerah disusun secara matang, sesuai prioritas, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam rapat, pimpinan dan anggota Komisi A bersama OPD terkait mencermati satu per satu usulan kebutuhan lahan dari masing-masing perangkat daerah.
Pembahasannya tidak hanya terbatas pada luas dan lokasi lahan. Komisi A juga menyoroti aspek legalitas, anggaran, hingga potensi dampak sosial agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Choirul Anam, menegaskan pengadaan tanah harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel.
“Pengadaan tanah harus benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Choirul Anam.
Selain kebutuhan teknis, Komisi A juga mendorong agar aspek anggaran menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan.
Dengan begitu, pengadaan tanah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai rencana bagus, tapi tidak realistis dengan anggaran yang ada. Harus seimbang antara kebutuhan, manfaat, dan ketersediaan dana,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi A dan Pemkab Bojonegoro berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran serta kepentingan masyarakat.
Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam mengawal program pembangunan daerah. Terutama pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik.
Dengan perencanaan yang lebih cermat sejak awal, pengadaan tanah Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, sesuai regulasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bojonegoro. (Red)




















