Utang Untuk Infrastruktur: Gaspol atau Boncos?
Surabaya, Kabar1news.com – Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya kembali membuat gebrakan. Di 2025, ada rencana pinjaman uang sebesar Rp 450 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2025 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan besar. Mulai dari jalan, jembatan, hingga drainase, semua akan dipoles. Rencana ini jelas ambisius, dan menunjukkan niat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Infrastruktur yang memadai selalu menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Jalan yang lebih mulus bisa mempercepat distribusi barang, drainase yang baik bisa mengurangi risiko banjir, dan jembatan yang kokoh memperlancar konektivitas antarwilayah. Bagi masyarakat, manfaatnya nyata: perjalanan lebih cepat, biaya transportasi lebih murah, dan kawasan yang sebelumnya terisolasi bisa ikut berkembang. Dengan cara itu, pinjaman ini seolah menjadi “bensin tambahan” bagi mesin pembangunan yang sempat tersendat.
Namun, di balik optimisme tersebut, terselip sejumlah keraguan. Pinjaman dengan nominal sebesar itu tentu bukan jumlah kecil. Beban angsuran dan bunga yang harus dibayar setiap tahun akan langsung menyedot porsi APBD. Artinya, ada risiko sektor lain seperti pendidikan, kesehatan atau layanan sosial menjadi terpinggirkan karena sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk membayar utang. Inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya: apakah pinjaman ini benar-benar solusi, atau justru menciptakan masalah baru?
Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Dalam sejarah pembangunan daerah, seringkali proyek-proyek besar menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, persoalan pembebasan lahan yang memakan waktu lama, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga potensi kebocoran anggaran. Jika salah kelola, bukan percepatan pembangunan yang didapat, melainkan proyek mangkrak yang menyisakan utang. Dan dalam kondisi seperti itu, masyarakatlah yang akhirnya harus menanggung akibatnya, baik melalui berkurangnya pelayanan publik maupun peluang pembangunan lain yang tertunda.
Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman ini juga membuka peluang besar.
Pemerintah kota punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa pengelolaan utang bisa dilakukan dengan cerdas. Dengan manajemen proyek yang baik, transparansi, serta pengawasan yang ketat, dana dengan nominal besar ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan. Infrastruktur yang rampung tepat waktu akan menciptakan efek berganda: menarik investasi baru, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat bisa membantu menutup beban pinjaman itu sendiri.
Pembiayaan pembangunan melalui utang daerah memang lazim dilakukan. Dalam teori ekonomi publik, utang dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mempercepat pembangunan, terutama ketika kapasitas fiskal murni tidak mencukupi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Jika digunakan untuk sektor produktif, utang bisa meningkatkan kapasitas ekonomi daerah di masa depan. Sebaliknya, jika terserap pada proyek yang tidak strategis, utang justru akan menjadi beban antar generasi.
Kuncinya terletak pada tiga hal. Pertama, perencanaan yang matang: Setiap proyek harus memiliki studi kelayakan yang jelas, target yang terukur, dan jadwal yang realistis. Tanpa perencanaan yang rapi, dana besar hanya akan terbuang sia-sia.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas: Masyarakat perlu tahu untuk apa pinjaman ini dipakai, berapa progres pengerjaannya, dan apa hasil yang sudah dicapai. Publikasi rutin melalui kanal resmi pemerintah bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban yang konkret.
Ketiga, partisipasi masyarakat: Warga bukan hanya penonton, tetapi juga bisa dilibatkan dalam proses pengawasan. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa ditekan sejak dini.
Selain itu, pemerintah juga perlu belajar dari pengalaman daerah lain. Ada kota yang berhasil memanfaatkan pinjaman daerah untuk membangun jalan lingkar yang kemudian memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Namun, ada pula daerah yang justru gagal, karena proyek infrastruktur tidak sesuai kebutuhan dan akhirnya hanya menjadi monumen tanpa manfaat nyata. Perbandingan ini menjadi pelajaran penting: utang bisa menjadi instrumen pembangunan yang ampuh, tetapi juga bisa menjadi bumerang bila arah penggunaannya keliru.
Dampak sosial ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Pembangunan jalan dan jembatan misalnya, bisa langsung menguntungkan pelaku UMKM karena akses pasar lebih mudah. Pedagang kecil di pinggir jalan akan merasakan peningkatan jumlah pembeli, petani bisa mengirim hasil panen lebih cepat, dan pekerja lokal berkesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek konstruksi. Namun jika pengelolaannya buruk, justru masyarakat kecil yang pertama kali menanggung akibat, mulai dari kenaikan biaya hidup akibat pajak tambahan hingga hilangnya ruang publik karena proyek tak kunjung rampung.
Pinjaman Rp 450 miliar ini pada akhirnya ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi pendorong percepatan pembangunan yang selama ini diimpikan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban jangka panjang bila tidak diatur dengan hati-hati. Jalan terbaik bukanlah menolak atau menerima mentah-mentah, melainkan memastikan setiap rupiah yang dipinjam benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, langkah pemerintah kota Surabaya harus diikuti dengan komitmen kuat untuk mengelola pinjaman ini secara bertanggung jawab. Transparansi, efisiensi dan keberpihakan pada kebutuhan warga harus menjadi landasan utama. Masyarakat tentu berharap, ketika Rp 450 miliar ini nanti digelontorkan, hasilnya bisa dirasakan dalam bentuk jalan bebas lubang, lingkungan yang bebas banjir, dan konektivitas wilayah yang semakin lancar. Jika semua itu tercapai, maka pinjaman besar ini bisa dicatat sebagai keputusan berani yang tepat.
Namun bila sebaliknya, ketika janji pembangunan hanya tinggal janji, maka angka fantastis itu akan berubah menjadi beban yang menghantui generasi mendatang. Pilihannya ada di tangan pemerintah daerah: apakah Rp 450 miliar ini akan menjadi “gaspol” pembangunan atau justru jebakan utang yang menjerat.(*)
*)Penulis: Dhea Hanna Safira, Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.
