Lamongan, Kabar1News.com – Anggaran jumbo proyek Revitalisasi SDN Karangbinangun senilai Rp.831.404.400 dari APBN 2026 jadi sorotan masyarakat. Realisasi di lapangan dari rehab ringan hingga berat diduga asal-asalan dan ada indikasi diborongkan ke pihak ketiga. Kepala sekolah dan Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Lamongan akhirnya buka suara.
Bantuan Pemerintah Kemendikbudristek untuk revitalisasi SD Negeri Karangbinangun yang terlihat hanya ganti kayu, atap genteng, kusen, lantai dan dinding ruang kelas. Kendala ruang dan transparansi jadi sorotan tajam,
Proyek dikerjakan swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Namun muncul dugaan pekerjaan diborongkan ke pihak ketiga. Penelusuran oleh awak media pada Selasa (8/9).
Stakeholder pada program revitalisasi ini adalah Kemendikbudristek, Panitia Pembangunan, Kasi Sarpras, Kepsek, Komite, Masyarakat. Dengan sumber dana dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pelaksana swakelola dengan tenaga dibantu komite dan masyarakat.
“Pengerjaan dimulai dan dilakukan bertahap. Saat ini fokus di sisi timur dan selatan sekolah.” ujar Sigit Hari Mardani, A.Md, Kasi Sarpras SD Dinas Pendidikan Lamongan diruang kerjanya. Rabu 9 September 2026.
“Kendala utama tidak ada ruang darurat saat rehab. Soal material kayu dan genteng, sekolah menyebut ada pertimbangan teknis dan kualitas. “Memang di perencanaan masalahnya itu. Kualitas bangunan dengan atap genteng perlu diukur.
Kepala SDN Karangbinangun, Istiqomah saat dikonfirmasi terpisah singkat menjawab, “Sampun barusan pak Sigit hadir monitoring dan evaluasi (monev) di lembaga kami. Jadi njenengan bisa konfirmasi balik ke pak Sigit.”
Skema swakelola dan progres di lapangan, pembangunan yang menyerap anggaran sebesar Rp.831.404.400 bersumber dari APBN 2026. Dengan pekerjaan ganti material kayu, atap genteng, kusen jendela, lantai dan dinding ruang kelas. Pelaksana swakelola. Sekolah beli material, tenaga kerja dibantu komite dan masyarakat.
Kasi Sarpras SD menjelaskan teknis. “Progres tahapan awal sisi timur. Berikutnya perluasan ke ruang kelas 1 dan 2 sisi selatan juga jadi prioritas. Sedangkan untuk pengawasan Kepala sekolah bertanggung jawab penuh. Ada laporan pertanggungjawaban. “Kami pihak Sarpras punya kewajiban mengawasi dan tadi SOP sudah keluar.
Ditambahkan Sigit, untuk usulan program revitalisasi SDN di Kecamatan Karangbinangun ada 6 lembaga pendidikan yang diajukan dan yang lolos 2,” tambah Sigit.
Masyarakat dalam program revitalisasi ini mendesak transparansi agar anggaran jumbo benar-benar sebanding dengan mutu hasil revitalisasi. (Red)
