Jakarta, kabar1news.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan aturan nama minimal dua kata berlaku bagi orang-orang yang baru akan tercatat di dokumen kependudukan setelah 21 April 2022. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dokumen kependudukan yang telah dibuat sebelum tanggal itu tetap berlaku, meskipun tak sesuai aturan baru.
“Bagi nama Penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan yang sebelum diundangkan Pemendagri Nomor 73 tahun 2022, maka dokumen yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Permendagri ini diundangkan pada tanggal 21 April 2022,” ucap Zudan melalui keterangan tertulis, Senin (23/5).
Zudan menyampaikan aturan ini bersifat imbauan. Petugas akan memberi edukasi dan informasi jika ada penduduk yang tak memberi nama anak sesuai aturan dan dia menyebut tak ada sanksi dari aturan itu. Namun, petugas di lapangan tak akan menerbitkan dokumen jika masih ada penamaan yang tak sesuai aturan.
“(Jika) masih mengabaikan, maka dokumen kependudukan belum dapat diterbitkan sampai masyarakat mematuhi sesuai aturan. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan dan perlindungan bagi perkembangan anak ke depan,” tuturnya.
Zudan meminta petugas di lapangan untuk terus memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dia mengancam akan menindak tegas petugas yang mengabaikan aturan baru ini.
“Kepada pejabat dan petugas yang tetap mencatatkannya dan tidak sesuai aturan, maka diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” jelasnya.
Aturan baru penamaan di dokumen kependudukan dituangkan dalam Permendagri Nomor 73 tahun 2022. Peraturan itu menjadi perhatian publik karena sejumlah aturan tak biasa.
Beberapa hal yang diatur dalam regulasi baru tersebut adalah nama minimal dua kata, tidak boleh singkatan, tidak multitafsir, tidak bermakna negatif, dan maksimal 60 huruf. (*Cnn/*Cp)
