Pemkab Bojonegoro dan KPK Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang.
Bojonegoro, Kabar1News.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Talkshow Eksklusif melalui Radio Malowopati FM, Kamis (6/6/2024). Kegiatan ini dalam rangkaian Roadshow Bus KPK Tahun 2024 dengan tema ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’.
Talkshow eksklusif yang dipandu penyiar Nasruli Chusna, menghadirkan narasumber Kepala Satuan Tugas 4 Direktorat Sosialisasi & Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Medio Venda. Siaran ini juga dapat dilihat channel Youtube Malowopati Radio
Medio memaparkan bahwa KPK RI melaksanakan kegiatan Roadshow Bus KPK ini agar lebih dekat dengan masyarakat. Rombongan mengunjungi Kabupaten Bojonegoro agar dapat berinteraksi secara langsung dengan warga Bojonegoro. “Kami melaksanakan roadshow bus ini guna mendekatkan diri dengan masyarakat, dan kami juga membuka acara umum ini di Pendopo Malowopati Bojonegoro,” ujarnya.
Pada talkshow ini, Medio menyinggung persoalan politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang banyak terjadi, terutama di Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat diharapkan mewaspadai adanya politik uang atau penyelewengan lainnya. Untuk tujuan ini, KPK mewadahi aduan pada laman jaga.id, kepanjangan dari Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.
Pengawasan bantuan di laman jaga.id fokus pada-bantuan yang diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalkan pada saat menjelang Pemilu. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan sosial, bantuan kesehatan, finansial, dan lain sebagainya.
“Banyak sekali media-media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan KPK, dan untuk bisa mengawasi pemerintahan dan pelayanan publik di daerah,” imbuh Medio.
Medio menjelaskan bahwa sikap-sikap atau karakter yang berpotensi menjadi tindak korupsi dapat dideteksi sejak dini, dan dapat dialami oleh siapa saja. Contohnya adalah tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak adil. Karakter-karakter inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi jika tidak dicegah dan diubah kearah yang baik.
“Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan, karena sudah tau bagaimana melakukan pelaporan ketika menjumpai keadaan pada pelayanan publik,” imbuhnya. (Bjnkb/Red)
