PB HMI Tolak Kebijakan Evakuasi Sementara 1.000 Warga Gaza.
Jakarta,Kabar1news.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional, Rizqie Mustofa, menyampaikan penolakan tegas terhadap kebijakan evakuasi sementara 1.000 warga Gaza ke Indonesia sebagaimana diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai tidak hanya problematik secara teknis, tetapi juga bermasalah secara geopolitik, ideologis, dan bertentangan dengan prinsip fundamental politik luar negeri Indonesia.
Menurut Rizqie Mustofa, evakuasi ini merupakan cerminan simulakra kemanusiaan sebagaimana dipahami dalam teori Jean Baudrillard, Sebuah ilusi solidaritas yang justru meneguhkan narasi hegemonik penghapusan identitas rakyat Palestina.
“Tindakan ini memperlihatkan solidaritas semu. Ia tidak membela hak politik rakyat Palestina, melainkan berpotensi mempercepat skenario depopulasi Gaza,” tegas Rizqie dalam keterangannya pada 22 April 2025.
Konteks geopolitik memperjelas kekeliruan ini. Sejak 2 April 2025, Amerika Serikat memberlakukan reciprocal tariff sebesar 32% terhadap Indonesia, meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Indonesia.
Sepekan kemudian, pada 9 April, Prabowo mengumumkan kebijakan evakuasi ini menjelang kunjungan kenegaraannya ke Turki dan Timur Tengah. Namun, Turki yang konsisten mendukung hak-hak Palestina dengan tegas menolak proposal evakuasi tersebut.
“Penolakan Turki merupakan isyarat geopolitik yang jelas, evakuasi sementara warga Gaza ke luar Palestina adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak asasi mereka untuk tetap hidup di tanah airnya. Ini sejalan dengan skema Deal of the Century Donald Trump yang telah berupaya memecah belah Palestina dengan tawaran ekonomi di atas reruntuhan hak kedaulatan mereka,” papar Rizqie.
Lebih jauh, Rizqie menyoroti bahwa evakuasi sementara warga Gaza memerlukan anggaran besar dan infrastruktur pendukung yang kompleks di Indonesia. “Dalam kondisi keterbatasan fiskal, prioritas kebijakan seharusnya dialihkan kepada pembangunan kembali infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pemulihan kehidupan dasar rakyat Gaza di tempat mereka berada, bukan memindahkan mereka dari tanah perjuangannya,” imbuhnya.
Dalam perspektif hubungan internasional, tindakan Indonesia ini berpotensi menggeser persepsi dunia Islam dan Global South terhadap posisi strategis Indonesia.
“Indonesia selama ini diakui sebagai suara moral dunia ketiga—mewarisi spirit Konferensi Asia-Afrika 1955. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip anti kolonialisme dan self determination (hak menentukan nasib sendiri) dapat meruntuhkan kredibilitas itu,” lanjut Rizqie.
Mengingat akar konflik Palestina adalah kolonialisme dan pengusiran paksa, PB HMI menegaskan bahwa jalan kemanusiaan sejati bukanlah mengevakuasi Gaza, melainkan memperkuat ketahanan rakyat Palestina untuk tetap bertahan dan memperjuangkan kemerdekaannya.
“Evakuasi sementara bukan solusi yang tepat. Indonesia harus kembali pada prinsip pembelaan terhadap kemerdekaan penuh Palestina, bukan terjebak dalam logika pseudo humanitarianism yang justru mengaburkan akar konflik,” pungkas Rizqie Mustofa.
PB HMI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan kebijakan evakuasi tersebut dan mengalihkan seluruh sumber daya diplomasi dan bantuan kepada rekonstruksi Gaza dan penguatan hak-hak dasar rakyat Palestina di tanah airnya sendiri. (Red)
