Pansus TRAP Panggil Manajemen BTID Bali, Ini Sebabnya
Bali, Kabar1news.com — Dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan konservasi mangrove Denpasar Selatan. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali panggil manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID) pada, Senin (23/2/26).
Untuk diketahui, sebelumnya Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) telah melakukan inspeksi mendadak di kawasan BTID di Serangan, Denpasar Selatan, 2 Februari 2026 lalu.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Bali yang dipimpin Ketua Pansus TRAP, Made Supartha menyoroti soal adanya izin yang disebut hanya diterbitkan melalui Dinas Kelautan tanpa rekomendasi kepala daerah.
“Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kewenangan pengelolaan tata ruang laut hingga 100 mil berada pada pemerintah provinsi,” ujarnya di DPRD Bali pada, Senin (23/2/26).
Selain itu, kawasan marina seluas sekitar 54 hektare juga menjadi sorotan. Dalam Perda RTRW Bali, kawasan tersebut diperuntukkan secara terbatas, seperti untuk perahu kecil, bukan kapal besar maupun aktivitas komersial berskala luas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini, menegaskan Tahura Ngurah Rai merupakan kawasan konservasi seluas sekitar 1.373,5 hektare. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan tertutup sejak 1927 dan resmi berstatus taman hutan raya pada 1992–1993.
“Aktivitas pembangunan fisik, pemadatan lahan, hingga dugaan keberadaan industri beton di kawasan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegasnya.
Pansus juga mencermati informasi terkait 106 sertifikat lahan yang disebut telah terbit di dalam kawasan mangrove Tahura. DPRD Bali berencana merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami legalitas penerbitan sertifikat tersebut.
“Di kawasan konservasi tidak boleh ada sertifikat, tidak boleh ada pemadatan, dan tidak boleh ada penebangan mangrove. Ini yang kami uji satu per satu,” tandas Supartha.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan akses bagi publik, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas di kawasan BTID.
“Seluruh kegiatan di republik ini tidak boleh membatasi ruang publik, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut,” ucapnya.
Selain aspek hukum dan lingkungan, DPRD Bali juga meminta kejelasan manfaat konkret yang diperoleh masyarakat Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dari kegiatan yang dijalankan BTID.
Sementara itu, Legal Officer BTID Yossy Sulistyorini, menyatakan seluruh perizinan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami di BTID mematuhi peraturan yang berlaku pada saat perizinan diterbitkan. KEK Kura Kura Bali merupakan kawasan strategis nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023,” tutup Yossy. (*)
