Musrenbangcam Kanor 2026 Fokus Bahas Infrastruktur Pertanian, Dihadiri 3 Anggota DPRD Bojonegoro
Bojonegoro, Kabar1News.com – Istimewa! Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Kanor bahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 di pendopo kecamatan Kanor dihadiri 3 anggota DPRD Dapil 3. Kamis, (5/2/2026).
Tiga anggota DPRD Bojonegoro Dapil 3, Fraksi PKB/Ketua DPRD (Abdulloh Umar), Fraksi Golkar (Ahmad Supriyanto) dan Fraksi PAN BNR (Lasuri).
Kehadiran 3 anggota DPRD Bojonegoro ini menjadi spirit dan semangat bagi para kepala desa se kecamatan Kanor. Berbagai usulan pemerintah desa dan masyarakat wilayah kecamatan Kanor menjadi poin penting Musrenbangcam Kanor 2026, diantaranya mengenai program prioritas diantaranya, sarana dan prasarana pengairan serta infrastruktur di bidang pertanian.
“Harapan kami sebagai camat yaitu agar Bapak/Ibu anggota DPRD dapat mengakomodir usulan-usulan prioritas dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Kanor, utamanya infrastruktur yang berhubungan dengan bidang pertanian khususnya sarana prasarana pengairan penunjang dan akses ekonomi lainnya berupa jalan dan jembatan,” ungkap Camat Kanor, Faisol Ahmadi saat sambutan.
Ia juga berharap, agar kendala-kendala pembangunan infrastruktur pengairan di kecamatan Kanor dapat tertangani dengan baik seperti pembangunan Parapet Wall di sungai Mekuris.
“Dan untuk yang lain kita prioritaskan di bidang sarana pendidikan dan kesehatan,” imbuh Faisol.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, terkait dengan kendala-kendala pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan Kanor itu pada dasarnya semua masalah ada solusinya.
“Semisal, pembangunan parapet wall di sungai Mekuris itu kewenangan dari BBWS, menurut kami, pasti ada solusinya, yang penting dilaksanakan dulu uji kelayakannya,” kata Umar dalam sambutannya.
Menurut dia, hal itu berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur yang lain. “Dimana, ada kewenangan-kewenangan di luar kewenangan Pemerintah kabupaten yg tentu kita semuanya tidak bisa hanya berpangku tangan. Kita akan mendorong pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan juga mencarikan format dan skema yang tepat untuk percepatan pembangunan tersebut” tutupnya. (Imam)
