Kediri, Kabar1News.com – Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun setiap tahun oleh Satker. Biro Keuangan dan BMN KPU RI (Selasa, 31/8/2021) melalui zoom meeting menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan RKBMN TH. 2021 untuk TA. 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan mengundang seluruh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kab/Kota beserta operator SIMAK BMN.
Syaiful, narasumber KPU RI berpesan agar KPU Provinsi dan Kab/Kota yang mengajukan usulan RKBMN TA. 2023 diminta untuk cermat dalam mengajukan usulan. “Perhatikan jadwal waktu dan jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Karena terhadap seluruh usulan yang diajukan Satker, nantinya akan dilaksanakan verifikasi oleh Tim terkait kelengkapan dokumen administrasinya dan juga dari sisi prioritas usulan,” ujar Syaiful.
Isu-isu Strategis Kebijakan Penganggaran RKBMN 2021 untuk TA. 2023 : (1) Pengadaan Gedung dan Bangunan Kantor. Satker yang sudah mempunyai hibah tanah dari Pemda akan menjadi prioritas pembangunannya. atau satker yang akan menerima hibah tanah diperiode tahun 2022 bisa mengajukan usulan dilengkapi dokumen. (2) Gedung dan bangunan akibat dampak bencana akan dialokasikan anggarannya diawal TA. 2023 (data diperoleh TA. 2022). (3) Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dengan mekanisme sewa, maksimal sejumlah Pejabat Komisioner dan Sekretaris.
Rencana pengadaan RKBMN 2023 dapat mengajukan anggaran quntuk pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan. Kemudian untuk pengajuan anggaran kendaraan yang dihibahkan, agar dilengkapi dengan dokumen administrasi dan foto. Untuk kendaraan mobil dinas yang pengadaannya tahun 2009 kebelakang, tentu memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, Satker agar mengusulkan untuk dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
Diakhir acara ditutup dengan sesi tanya jawab, terkait permasalahan masing2 satker dan hal penting yang nantinya akan dimasukkan dalam pengajuan usulan RKBMN TA. 2023. (dh/hend)
