Kabar1news.com – Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara jakarta berpendapat bahwa,perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli.
Pengertian jual beli :
Didalam pengertian sehari hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang secara sukarela.
Jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli hak atas tanah dalam praktek disebut jual beli tanah, secara yuridis adalah hak atas tanah bukan tanahnya, memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat secara sah mengusai dan menggunakan tanah.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama lamanya yang bersifat tunai, dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan atau campur tangan (PPAT), khususnya masyarakat di pedesaan yang masih awam akan hukum.
Jual beli tanah di pedesaan pada umumnya masih banyak dilakukan dengan surat jual beli tanah yang dibuat secara di bawah tangan dihadapan Kepala Desa.
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1. Apakah bukti jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli tanah dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Bagaimanakah kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli.
Berdasarakan Investigasi kami di lapangan & penelitian dalam hal ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.
Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangandan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.
Analisa bahan penelitian dalam hal ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.
Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa, Alat bukti yang diakui keabsahan hukumnya adalah akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkan alat bukti pembayaran melalui kwitansi atau surat keterangan kepala desa merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya dikategorikan sebagai akta di bawah tangan.
Perbuatan hukum jual beli tanah hanya dengan bukti surat keterangan kepala desa atau kwitansi sebagai akta di bawah tangan, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat dilakukan melalui prosedur telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/di hadapan PPAT.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan saran berikut :
Hendaknya masyarakat dapat menyadari akan arti penting prosedur jual beli hak atas tanah, sebagai bukti yang kuat apabila terjadi sengketa sebagaimana contoh kasus.
Prosedur jual beli dalam hal ini harus dilaksanakan di pejabat yang berwenang.
Pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap prosedur pelaksanaan jual belik hak atas tanah, sebab pada kenyataannya khususnya pada masyarakat di pedesaan prosedur jual beli tanah yang banyak terjadi adalah dengan cara di bawah tangan, sehingga merugikan pembeli di kemudian hari jika timbul persengketaan.
Perlu pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus tentang pendaftaran tanah khususnya prosedur pelaksanaan jual beli tanah kepada masyarakat khususnya Kepala Desa beserta perangkatnya oleh Kantor Badan Pertanahan dan Kantor Kecamatan untuk terciptanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat dan meningkatkan pemahaman Kepala Desa dan perangkatnya tentang Hukum Pertanahan Nasional. (**)
Pembahasan oleh Arthur Noija, S.H Ketua DPP Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal.
