Fraksi PPKN DPRD Bojonegoro Dukung Rencana Perubahan Struktur Perangkat Daerah.
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional Fraksi (PPKN) DPRD Kabupaten Bojonegoro nyatakan dukungan penuh rencana perubahan struktur perangkat daerah, termasuk peningkatan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tipe B menjadi tipe A. Ha itu diungkapkan juru bicara Fraksi PPKN, Siti Robi’ah dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Kamis (14/8/2025).
Agenda rapat membahas Nota Penjelasan Bupati terkait Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Menurut Siti Robi’ah, Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah yang luas dengan potensi ancaman bencana yang beragam, mulai dari bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga bencana non-alam seperti kegagalan industri hulu migas.
“Dengan kondisi seperti ini, klasifikasi BPBD tipe B dinilai kurang memadai untuk menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara optimal. Peningkatan ke tipe A adalah langkah strategis,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan klasifikasi ini juga mendapat rekomendasi resmi dari BNPB, sehingga menjadi dasar kuat untuk diimplementasikan.
Disisi lain, Fraksi PPKN memberi tiga catatan penting yang harus diperhatikan Pemkab Bojonegoro:
1. Kesiapan SDM, anggaran, dan infrastruktur pendukung agar kelembagaan baru tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar produktif menghasilkan inovasi yang aplikatif.
2. Penguatan kapasitas personel, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor demi mempercepat respon tanggap darurat.
3. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas harus dijaga, tanpa menambah beban belanja daerah secara berlebihan.
“Perubahan struktur ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” ungkap Robi’ah.
Fraksi PPKN berharap, keputusan ini nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, penguatan riset dan inovasi daerah, serta penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro. (*/Red)
