Badan Informasi Geospasial Gelar Pertemuan dan Seminar Internasional di Nusa Dua, Bali.
Bali, Kabar1News.com – Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Sixth expert meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information.
Selain itu, juga dilaksanakan International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management dengan tema “Effective and integrated marine geospasial information management.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIS) Muh Ans Marfai, mengatakan pertemuan tersebut adalah kombinasi dari setiap pertemuan penting terkait dengan pengelolaan Informasi Geospasial kelautan di Indonesia.
“Mengingat 2/3 luasan Indonesia adalah lautan, dan untuk itu kita menyadari bahwa kita harus mengembangkan informasi geospasial ini secara bersama-sama,” ujarnya di Nusa Dua Bali pada, Senin (4/3/2024).
Ia menambahkan, untuk mengembangkan informasi Geospasial kelautan di Indonesia dibutuhkan kerja sama terkait aspek keamanan, kelautan, dan pelayaran serta pengembangan ekonomi.
Di mana, kata dia, Geospasial adalah lembaga yang bertanggung jawa langsung terhadap presiden untuk mengelola informasi Geospasial di daratan maupun informasi geospasial di lautan.
“Geospasial sebagai lembaga pemerintah non kementrian tugas langsung dibawa presiden untuk mengelola data geospasial di daratan termasuk informasi geospasial di lautan,” ucapnya.
Muh Ans Marfai berharap, dengan adanya kerja sama tersebut bisa Efektif dan terintegrasi dan ajang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman antara lembaga dan negara.
“Mari bekerja sama untuk merumuskan hasil positif untuk meningkatkan manajemen geografis untuk organisasi, komunitas, negara, dan tentunya seluruh planet ini,” tegas Ans Pada acara ini.
Dalam kesempatan tersebut, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Budi Purwanto, mengatakan ke depan pihaknya akan memprioritaskan jalur pelayaran supaya Kapal-kapal yang melintasi di perairan Indonesia merasa aman saat berlayar.
“Yang kita sudah survei dengan teknologi yang moderen, itu baru mencapai 20%, makanya kita dengan anggaran yang ada kita membuat skala prioritas supaya kapal kapal yang lewat di kita itu bisa aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak hanya perairan namun semua pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah khususnya di kawasan strategis nasional akan menjadi prioritas.
“Yang kedua adalah pelabuhan pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah terutama di kawasan strategis nasional,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pada saat Indonesia diakui sebagai negara kepulauan maka kewajibannya adalah harus mampu memberikan jalur pelayaran yang aman kepada kapal-kapal yang memintas.
” AlQI ini adalah tangung jawab Indonesia pada saat kita diakui sebagai negara kepulauan, maka salah satu syarat nya adalah kita harus menyediakan jalur pelayaran yang aman, jalur itu kita lihat berdasarkan peta yang kita punya,” tuturnya.
Sehingga dengan demikian, kata Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Budi Purwanto, semua persoalan yang terjadi di perairan Indonesia bisa terdeteksi sesuai yang ada di dalam peta perairan.
“Misalkan ada laporan pendangkalan, itu kita langsung survei, ow ternyata pendangkalan itu tidak ada, kalau masih ada kita kasih tanda, jadi kita bisa ukur dari permukaan air sampai dengan kapal tenggelam itu berapa meter,” tuturnya.
Soal ada kapal yang mengalami kecelakaan, Ia mengatakan kapal-kapal tersebut memang tidak mengikuti jalur resmi yang telah ditentukan.
“Hanya memang mereka berlayar di jalur yang kita tidak rekomendasikan, kalau mereka berlayar jalur resmi, maka kita pastikan itu aman,” tutupnya.(***)
