Dinsos Bojonegoro Bimbing 1.549 Pelaku Usaha Miskin, Pastikan Bantuan Produktif Tak Habis untuk Konsumtif
BOJONEGORO, Kabar1News.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mencari cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
Salah satunya melalui program bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha dari desil 1 hingga 5 di 28 kecamatan menjadi sasaran calon penerima bantuan tersebut.
Sebelum bantuan diberikan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi dan bimbingan bagi calon penerima pada 5-8 Oktober 2026 di Pendopo Malowopati.
Kegiatan tersebut tidak hanya membahas mekanisme pemberian bantuan.
Calon penerima juga diberikan pemahaman agar bantuan yang diterima nantinya benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pendampingan menjadi bagian penting agar bantuan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat.
“Melalui kegiatan ini, kami memberikan pemahaman kepada calon penerima mengenai bantuan usaha ekonomi produktif dan mekanisme pemberiannya. Kami juga membimbing agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang sudah dirintis,” jelas Luluk.
Menurutnya, program bantuan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi usaha masyarakat agar semakin berkembang dan memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.
Program itu juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, kebijakan bantuan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Terlebih, kondisi pendapatan daerah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya penurunan penerimaan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam menentukan program yang mendapatkan dukungan anggaran.
Prioritas diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang memberikan manfaat luas, terutama sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
“Walaupun bantuan ini mungkin jumlahnya tidak banyak, kami berharap bisa membantu masyarakat. Dengan kondisi anggaran yang harus dikelola secara bijak, pemerintah fokus pada program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat,” tutur Nurul.
Dia menambahkan, pemerintah tetap berupaya menjaga berbagai program pelayanan dasar, termasuk layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono meminta masyarakat penerima bantuan melihat program tersebut sebagai tambahan modal usaha, bukan sekedar uang yang bisa langsung dibelanjakan.
Menurutnya, nominal bantuan mungkin tidak besar, namun, apabila dikelola dengan tepat, bantuan tersebut dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha.
“Uange mboten kathah, Bu. Tapi kulo yakin kalau ini kita manfaatkan betul untuk usaha kita, insya Allah iso mbantu dan sama-sama mbarokahi,” ungkap Wahono.
Bupati memberikan gambaran sederhana mengenai pemanfaatan bantuan tersebut.
Pedagang gorengan, misalnya, dapat menggunakan dana untuk membeli tambahan kompor atau perlengkapan lain yang menunjang kegiatan usaha.
Dengan demikian, bantuan tidak habis untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi dapat diputar kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomi.
Bupati Wahono pun mengingatkan para penerima agar tidak menggunakan bantuan untuk kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif.
“Manfaatken uang ini dengan baik untuk menambah, memperbaiki usaha Bapak Ibu sekalian,” pesannya.
Pemkab Bojonegoro berharap bantuan usaha ekonomi produktif tersebut menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
Dengan pengelolaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten, bantuan diharapkan mampu memperkuat produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendorong masyarakat semakin mandiri secara ekonomi.
Pada akhirnya, program tersebut tidak hanya diharapkan menyelesaikan kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun usaha masyarakat yang lebih kuat, produktif, mandiri dan berkelanjutan.
(Prokopim/Red)
