Kabar1news.com – Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advokat, mahkamah agung, kejaksaan, hingga Komisi Yudisial.
Perbedaan peran polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia terutama terletak pada fungsi utamanya masing-masing.
Polisi.
Polisi bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Dalam penegakan hukum, polisi berada di garda terdepan sebelum jaksa dan hakim, seperti dikutip dari Mengenal Profesi Penegak Hukum oleh Viswandro dkk.
Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Polisi RI sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan dalam tugasnya selalu menjunjung tinggi HAM dan hukum negara.
Jaksa.
Kejaksaan merupakan instansi pelaksana putusan pidana. Sementara itu dalam hukum perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.
Jaksa, sebagai pelaksana kewenangan kejaksaan, dapat menjadi penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, seperti dikutip dari laman resmi Kejaksaan RI.
Hakim.
Hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, yaitu dengan melaksanakan fungsi peradilan sesuai batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan Kehakiman sendiri diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009.
Tugas dan fungsi hakim sebagai penyelenggara peradilan antara lain memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara; menetapkan hukum atas kasus yang dihadapkan padanya untuk memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dengan memberikan keadilan berdasarkan Pancasila.
Advokat.
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003.
Dalam hal ini, advokat menjadi salah satu perangkat dalam proses peradilan, yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Advokat berfungsi menjaga objektivitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan akses pada pemberi nasihat hukum yang menjamin keadilan untuk semua lewat bantuan hukum, seperti dikutip dari Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional oleh Dr. Yahman, S.H., M.H., dkk.
Advokat wajib membela kepentingan rakyat lewat bantuan hukumnya tanpa membedakan latar belakang.
KPK.
Tugas utama KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2022 yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; pencegahan tindak pidana korupsi; menyelidik, menyidik, dan melakukan penuntutan terhadap tipikor; supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaran pemerintahan negara. (**)
Pembahasan oleh : Arthur Noija, SH Ketua DPP Peduli Nusantara Tunggal
